IMPERIALISME MUSLIM vs IMPERIALISME KAFIR : MODEL ‘FUTUHAT’ KHILAFAH UMAR BIN KHATAB Oleh Nunu A Hamijaya (Sunda - Indonesia)

Penulis Buku Sejarah 

Historiografi UIBI/Tetralogi Islam Bernegara di Indonesia (1916-1962

Bagian  Keempat

Bab VII dalam Buku ISLAM DAN SOSIALIME, karya HOS TJOKROAMINOTO membahas sebuah judul yang unik, yaitu IMPERIUM  MUSLIM. Mengapa dalam semua literatur sejarah Islam, selalu para sejarawan  menyebutnya dengan  FUTUHAT , sementara HOS Tjokroaminoto   TIDAK?  Apakah beliau tidak mengenal istilah tersebut  yang sudah menjadi mainstream penggunaannya dalam literatur sejarah islam, khususnya  tentang perluasan wilayah atau ekspansi kekuasaan politik Islam, yang berpusat di MADINAH, sejak era Nabi SAW, hingga mencapai format  model-nya (blue print-nya) saat  Umar bin Khatab menjadi amirul mukminin ?

Penulis meyakini  bahwa sekaliber beliau  tidaklah mungkin tak tahu istilah tersebut.Namun  jujur, kami tidak menemukan  jawabannya langsung dari beliau.Meskipun begitu, baiklah kita mencoba mengambil sudut pandang yang mungkin  dibutuhkan untuk melakukan upaya NYAWANG KA TUKANG -NGANJANG KA PAGETTO (IBROH,dalam terminollogi al Quran).

Saat buku itu terbit (1924)  kondisi  Dunia Politik Islam berada pada titik nadirnya, setelah runtuhnya Khilafah Turki Utsmani. Berbicara  tentang  istilah FUTUHAT saat itu, menurut  pandangan HOS TJOKROAMINOTO besar  kemungkinan  hanya   akan menjadi beban  sejarah yang sangat berat saat itu bagi Umat muslim. Ibaratnya, lagi  kondisi  MISKIN-MELARAT-TERTINDAS, dengan   sikap  jumawa dan agul ku payung butut, dirinya  menyatakan sebagai  ORANG KAYA-RAJA DIRAJA YANG  BERKUASA. Tentu saja, bagaikan  MACAN  OMPONG, mau membangunkan kesadaran tentang FUTUHAT-nya ISLAM, saat IMPERIALISME  BARAT tengah menjadi  RAKSASA yang mulai bangun dari tidurnya.

Maka, dengan  cerdik dan cerdasnya, HOS TJOKROAMINOTO membawa  imajinasi dan impian tentang  FUTUHAT-nya di masa lalu pada obyektivitas  kondisi riel politik  saat itu yang  dihadapi  umat  islam yang terjajah oleh adanya  imperialisme Barat-Kafir. Maka, yang  digunakannya adalah  IMPERIALISME  MUSLIM, agar mudah  membangkitkan alam bawah sadarnya bertemu dengan kenyataan umat islam yang tengah dijajah oleh   IMPERIALISME  KAFIR.

Selain dari itu, buku   ISLAM  DAN  SOSIALISME-nya   tersebut adalah untuk kalangan pribumi  intelektual  islam didikan Barat, yaitu para pemimpin  elit SI  dan organisasi lainnya,  simpatitas dan  para pangreh praja yang referensi   literaturnya banyak  bersumber  dari khazanah  sejarah  BARAT.

Imperialisme  Muslim : Era Pemerintahan Umar Bin Khatab Ra

“... nyatalah bahwa pemerintahan  yang  didirikan Nabi Muhammad SAW dan Sayidina Umar itu ialah  satu pemerintahan tang sempurna baiknya” ( ISLAM  DAN  SOSIALISME,Bab  VI)

Demikian kesimpulan HOS Tjokroaminoto dalam Bab VI tentang  IMPERIALISME MUSLIM. Berikut ini kita  lengkapi  dengan data-data sejarahnya. 

Pemerintahan Umar Bin Khattab berlangsung (634-644 M /13-24 H). Selama menjabat khalifah (10 tahun enam bulan), Umar bin Khattab banyak melakukan ijtihad atau terobosan berupa langkah konkret untuk memajukan rakyatnya dalam penegakkan keadilan, penegakan hukum, pendidikan, ekonomi, politik, serta peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan rakyatnya.

Kepedulian terhadap rakyat tidak dapat diragukan lagi. Bahkan terhadap rakyat yang beragama Kristen maupun Yahudi sekalipun. Bagi orang miskin yang beragama Kristen dan Yahudi, Umar bin Khattab memberikan gaji terhadap mereka.

Khalifah ke dua ini sangat selektif dalam memilah pejabatnya. Pejabat yang diangkat harus memiliki integritas, kemampuan, dan keahlian di bidangnya. Yang tidak kalah penting adalah memiliki semangat, keberanian moral, serta komitmen tinggi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dilakukan secara profesional juga ikhlas semata-mata mencari ridha Allah SWT.

Di  bidang administrasi pemerintahan, Umar berjasa membentuk Majelis Permusyawaratan, Anggota Dewan, dan memisahkan lembaga pengadilan. la juga membagi wilayah Islam ke dalam 8 propinsi yang membawahi beberapa distrik dan subdistrik. Kedelapan propinsi itu adalah Mekah, Madinah, Suriah (Damaskus-Syam), Jazirah, Kufah, Basra, Mesir, dan Palestina. Untuk  masing-masing distrik itu, diangkat pegawai khusus selaku gubernur. Gaji mereka ditertibkan. Selain itu, administrasi perpajakan juga dibenahi.

Umar melakukan pembenahan peradilan Islam. Beliaulah yang mula-mula meletakkan prinsip-prinsip peradilan dengan menyusun sebuah risalah yang kemudian dikirimkan kepada Abu Musa al-Asy’ari. Risalah itu disebut DUSTUR ‘UMAR ATAU RISALAH AL-QADA’.

Dalam upaya meningkatkan mekanisme pemerintahan di daerah, Umar melengkapi gubernurnya dengan beberapa staf yang terdiri dari katib (sekretaris kepala), katib ad-Diwan (sekretaris pada sekretariat militer), sahib al-kharaj (pejabat per¬pajakan), sahib al-ahdas (pejabat kepolisian), sahib bait al-mal (pejabat keuangan), dan qadi (hakim dan pejabat jawatan keagamaan). Selain itu, ada staf yang langsung dikirim dari pusat.

Penaklukan DAMASKUS

Dalam hal perluasan wiayah imperium Islam, di era khilfah Umar lah  Damaskus dapat ditaklukan.

Di awal pemerintahannya, Umar memerintahkan pasukan Islam untuk bergerak menuju Damaskus. Kota ini dijuluki Permata timur, sebuah kota tertua di dunia yang dihuni sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Puncak kejayaannya pada tahun 1000 SM, saat kota itu jadi ibu kota kerajaan Aramaic Suriahc, dengan nama Dar Misk (dalam bahasa Aramaic kuno artinya kota wewangi). Letaknya strategis karena berada di jalur dagang dunia.

Damaskus pernah dikuasai berbagai imperium dunia, seperti Akkadia, Ibrani, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi. Kaisar Persia, Cyrus Agung, yang membebaskan Damaskus dan seluruh wilayah Suriah dan Palestina dari Bangsa Babilonia (538 SM), menjadikan Damaskus sebagai ibu kota wilayah Suriah saat menjadi provinsi bagian Persia. Sementara pada masa kekaisaran Romawi (sejak 64 SM) dan penyebaran agama kristen (3 M), Damaskus adalah salah satu kota terpenting di wilayah Suriah, selain Antiokia, Palmyra, dan Busra. Kota Damaskus demikian megah dan makmur, dikelilingi tujuh pintu gerbang utama  yang luas dan tinggi, yang dibangun pada masa pemerintahan Romawi, yaitu gerbang Timur (Syarq), Jabiyah, Kisan, Shagir, Thomas (Thuma), Janic (Faraj), dan Faradis (Paradise). Tata kota Damaskus sangat indah. Rumah, istana, gereja, teater, akademi, dan kuil-kuil tertata dengan baik.

Baitul Maal Bukan Untuk Khalifah

Umar bin Khattab sebagai Amirul Mukminin sebenarnya memiliki hak untuk menggunakan harta Baitul Maal, tetapi Umar berpendapat bahwa Baitul Maal andalah harta kaum muslimin, dan dia adalah penjaga harta tersebut, seperti penjagaan seorang wali terhadap harta anak yatim

Anak Kholifah Tetap Harus Dihukum 

Umar sangat memperhatikan dan mengawasi gerak gerik kaumnya (Bani Ady), agar mereka tidak menyalah gunakan kesempatan karena jabatan Umar sebagai  Amirul Mukminin. Dia tidak segan-segan menindak keluarganya sendiri jika dilihatnya ada gejala mengarah ke hal  negatif (Akkad, 1978: 182).

Perkataan dan tindakan Umar ini dibuktikan saat anaknya sendiri yakni  Abdurrahman bin Umar meminum khamar  sampai mabuk. Kemudian  dihukum oleh Amr bin Ash gubernur Mesir karena Abdurrahman  bin Umar adalah rakyatnya.Setelah informasi sampai ke Umar, dia  meminta Amr bin Ash mengirim anaknya ke  Madinah dalam keadaan terantai, supaya anaknya dan rakyat mengetahui keburukan anaknya. 

Hal ini dilakukan Umar, bukan dalam rangka pamer keadilan, tetapimemberitahukan rakyat bahwa hukum harus  ditegakkan secara adil tanpa melihat siapa  pelakunya (Rohim, 2017: 90). Perilaku Umar membuat pejabat dan rakyat tidak berani melanggar aturan Tuhan yang dijagaoleh Umar bin Khatta

Cara Memilih Pejabat-Gubernur

Di  saat Umar  akan menunjuk calon gubernur, dia mengajak para sahabat  bermusyawarah dengan  melontarkan ungkapan sebagai berikut

“Aku mengharapkan seseorang yang apabila ia berada pada suatu kaum,sedang dia bukan pemimpin mereka, maka dia seolah-olah pemimpin mereka. jika dia merupakan pemimpin mereka, dia seolah-olah  merupakan bagian dari rakyatnya.”

Para sahabat menjawab: “Orang  yang bersifat demikian hanya kami temukan  pada Ar-Rabi’ bin Ziyad al-Haritsi”(Umairah, 2002: 32)

Umar selalu berkata kepada rakyat, bahwa dia mengangkat pejabat dalam hal inigebernur sebagai penguasa di sebuah provinsi bukan untuk menindas dan mengambil harta rakyat. Gubernur dilantik dalam rangka mendidik, mengajari rakyat tentang masalah agama dan sunnah Nabi serta melayani masyarakat. Apabila terdapat gubernur yang melakukan penganiayaan terhadap rakyat, rakyat bebas mengadukan perbuatan gebernur tersebut kepada Amirul  Mukmini

Kebijakan Umar tidak hanya   dirasakan dan dinikmati oleh kaum muslimin, tetapi penganut agama lain juga merasakan nikmatnya kebijakan  Amirul mukmini. Hal ini dapat dilihat dalam naskah surat yang dikirim Umar kepada pendudukIliyah, penganut agama Nasrani. Isi surat  tersebut antara lain sebagai berikut

“Dari seorang hamba Allah, Amirul Mukminin Umar kepada penduduk kota Iliyah, memberikan jaminan keamanan terhadap diri mereka,keluarga, harta benda, gereja-gereja  dan salib-salib yang mereka miliki.Demikian juga terhadap orang-orang yang sehat maupun sakit sertasemua yang mengikuti agama mereka tidak akan disita atau dirobohkan. Semua harta benda maupun isi yang terdapat didalamnya tidak akan diambil. Tidak ada seorang pun dari mereka yang   ditekan atau diganggu...”(Al-Akkad,1978: 91).

Apa yang ditunjukkan oleh pribadi  UMAR bin KHATAB dan dalam model praktek  penyelenggaraan  pemerintahannya sangat memegang dan menerapkan   prinsip dan asas-asas   SOSIALISME  menurut ISLAM, sebagaimana yang dijelaskan oleh HOS Tjokroaminoto dalam bab-bab sebelum maupun sesudahnya.

bersambung