Pengadaan pada Dinas Pendidikan Aceh yang diusulkan dari Pokir Dewan Sarat dengan persekongkolan.

Nasruddin Bahar

Koordinator Lembaga Pemantau Lelang Aceh LPLA

Pengadaan Barang pada Dinas Pendidikan Aceh yang diusulkan dari Pokok pokok pikiran Anggota Dewan DPRA yang dikenal dengan Dana Pokir Dewan sarat dengan kong kalikong. Pengadaan barang berupa Mobiler, Alat peraga sekolah, buku bacaan siswa, Komputer, dll diadakan dengan sistem ekatalog dimana barang barang dibeli langsung oleh Dinas Pendidikan Aceh secara Epurchasing. 

Paket-paket pengadaan yang diusulkan melalui Pokir Dewan tersebut dikelola oleh orang Dinas, Pihak Dinas yang mengatur berapa cash back yang harus dikembalikan kepada pemilik Pokir, biasanya antara 15-20%. Jika dilihat dari ratusan paket yang ada pada Dinas Pendidikan Aceh yang jumlahnya mencapai Ratusan Milyar semua diadakan melalui usulan Pokir Dewan.

Jika dilihat dari asal usulnya paket Aspirasi Dewan atau dikenal dengan Dana Pokir sangat tidak nyambung jika dana pokir diusulkan untuk pengadaan Mobiler, pengadaan buku bacaan, pengadaan komputer, pengadaan Alat peraga sekolah, perlengkapan marching band, rehab sekolah dll. Dana Pokir itu seharusnya yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat misalnya jalan usaha tani, jalan perkebunan, irigasi, peternakan, perikanan itu jelas dan paketnya diusulkan melalui musrenbang.

Banyak yang janggal yang tidak memenuhi aturan misalnya pekerjaan konstruksi yang diusulkan dari Pokir Dewan belum memiliki DED sesuai dengan aturan penganggaran. Phisik pekerjaan belum ada konsultan perencananya, nilai paket pekerjaan hanya dibuat buat atau ditaksir saja itukan tidak dibenarkan secara aturan.

Kami mendesak Pj.Gubernur Aceh untuk meninjau kembali paket paket yang sudah terlanjur dibagikan kepada anggota dewan berdalih pokok pokok pikiran Dewan, padahal kegiatan di Dinas Pendidikan itu murni kegiatan Reguler yang wajib dilaksanakan setiap tahun tanpa harus memasukkan dana Pokir Dewan.

Pj Gubernur Aceh, kami minta memerintahkan Kepala SKPA untuk menunda eksekusi Anggaran yang bersumber dari Usulan Pokir Dewan yang tidak bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Bocornya daftar paket usulan Pokir Dewan ke Publik menjadi sangat terang benderang apa saja yang diperbuat oleh wakil rakyat di DPRA, Masyarakat dapat membaca kegiatan apa saja yang dibangun di daerah pemilihan masing masing, apakah orientasinya fee proyek atau betul betul untuk kesejahteraan masyarakat silakan menilai sendiri.

Jika dilihat dari daftar usulan kegiatan yang bersumber dari Pokir Dewan hanya 20% yang Anggarannya diusulkan untuk kebutuhan daerah pemilihannya masing masing selebihnya 80% Anggaran Pokir tidak ada hubungan dengan peningkatan ekonomi masyarakat, ironisnya kegiatan yang diusulkan ada diluar daerah pemilihannya.SF