LPLA Mendesak KPK Mengusut POKIR Anggota DPRA

Nasruddin Bahar
  Koordinator Lembaga Pemantau Lelang
 Aceh LPLA

Aceh satunusaindonesia.com

Tidak kurang dari 500 Milyar Rupiah Anggaran yang bersumber dari APBA 2023 dianggarkan untuk Pengadaan Barang dan kegiatan Pelatihan pada sejumlah Dinas atau SKPA. Anggaran ratusan milyar tersebut tidak bermanfaat sama sekali pada masyarakat, uang tersebut tidak beredar ditengah masyarakat karena Anggarannya diperuntukkan untuk membeli barang dan kegiatan pelatihan.

Para pemilik kegiatan yang diusulkan melalui Pokir menerima tidak kurang dari 20% kick Back yang diberikan oleh fonder atau distributor, Modus yang dipraktekan adalah persekongkolan yang dimulai sejak penyusunan program dimana setiap distributor menawarkan barang barang yang dibutuhkan oleh masing masing Dinas/SKPA dengan komitmen yang sudah disepakati. Pihak Founder tidak segan segan menyetor DP didepan jika kegiatan yang dimaksud sudah mendapat pengesahan Anggaran.

Praktek Culas dan ingin cepat Kaya yang dipraktekkan oleh para Anggota DPRA mendapat respon yang baik dari Eksekutif dalam hal ini PJ.Gubernur Aceh. Pihak Eksekutif justru mengamankan setiap paket Pokir baik itu dilaksanakan secara Tender maupun dengan cara Epurchasing atau Ekatalog.

Pada Proses Tender semua paket Pokir lolos dan menang tender meskipun pihak Pokja ULP mencari alasan pembenaran.

Jika 500 Milyar dikalikan 20% maka ada dana 100 Milyar Rupiah yang mesti dikembalikan ke Negara bukan malah masuk kekantong2 pribadi. Anggaran 100 Milyar jika dianggarkan untuk membangun rumah dhuafa maka akan terbangun 1.000 rumah jika satu unit rumah senilai 100 juta rupiah.

Sudah sangat terang benderang berdasarkan data yang bersumber dari Bappeda Aceh nama nama Anggota DPRA dan paket Pokir masing masing Anggota DPRA tersaji secara lengkap, sebagai contoh pokir salah satu pimpinan DPRA Pengadaan Mobiler sekolah mencapai 30 Milyar rupiah, bukankah jika dana 30 Milyar tersebut diperuntukkan untuk membangun jalan usaha tani, perbaikan irigasi dll di daerah pemilihannya akan bermanfaat dan bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Begitu juga kegiatan pada Dinas Kesehatan Aceh dimana program sosialisasi kesehatan pada ibu ibu hamil dimasukkan pada kegiatan pokir dewan, sangat lucu dan aneh saja kedengarannya. Baliho baliho yang terpajang dijalan jalan strategis dibuat melalui pokir Dewan.

Kepada KPK selaku benteng terakhir masyarakat berharap rasa keadilan dan penegakan hukum turunlah ke Aceh usut sampai tuntas dan kembalikan uang rakyat yang sudah dikorupsi. (Sf)